Banner Header

Forum Konsultasi Publik Rancangan RPJMD, Wagub Harapkan Aspirasi Dukungan Masyarakat Kaltara

redaksi

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si secara resmi membuka acara Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029, di Ruang Aula Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (10/4/25). 

Wagub Ingkong mengatakan forum konsultasi publik ini merupakan bagian penting dalam proses penyusuan RPJMD, sebagai wadah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

“RPJMD merupakan peta besar perjalanan kita dalam melaksanakan pembangunan selama 5 tahun kedepan. Dokumen ini bukan sekedar kewajiban teknis, tetapi kompas arah pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” ucap Wagub Ingkong. 

Baca juga  Diduga Ditabrak Ponton, Bagan Milik Nelayan Kampung Baru Hancur

Sebutnya, dilaksanakan forum ini merupakan komitmen nyata dan kepedulian terhadap pembangunan di Kaltara. Hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, perencanaan daerah harus disusun secara partisipatif, terintegrasi dan sejalan dengan arah kebijakan nasional. 

“Pemerintah tidak bisa berjalan seorang diri untuk itu dibutuhkan dukungan dan masukan dari semua pihak, mulai dari akademisi, pelaku usaha, pemuda, tokoh adat, serta elemen masyarakat sipil,” ujarnya. 

Baca juga  Seleksi CPNS Akan Dibuka Tahun Ini

Pemerintah Provinsi Kaltara telah menetapkan visi pembangunan daerah yang menjadi fondasi dalam penyusunan RPJMD ini, yakni “Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara Yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI Yang Maju, Makmur Dan Berkelanjutan”.

Melalui forum ini, ia berharap dapat terbangun kesepahaman atas kondisi, potensi dan arah kebijakan pembangunan Kaltara 5 (lima) tahun kedepan, dengan menghimpun aspirasi, masukan dan kritik konstruktif dari seluruh elemen masyarakat. 

Baca juga  Tiga Kabupaten di Kaltara Telah Terima Logistik Pilkada 2024

“Penyusunan RPJMD 2025 – 2029 ini harus kita laksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berlanjutan,” pungkasnya. 

Dalam forum turut menghadirkan narasumber Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Wisnu Hidayat, S.E., M.Si., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara Bertius, S.Hut, seluruh perwakilan Bappeda-Litbang se-Kaltara, jajaran kepala OPD Lingkup Pemprov Kaltara, tokoh adat, masyarakat dan pemuda. (dkisp)

Baca Juga