Banner Header

Dibuka Presiden Jokowi, Gubernur Kaltara Hadiri Musrenbangnas 2024

redaksi

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. (HC) H. Zainal A Paliwang, M.Hum, didampingi Sekretaris Provinsi Kaltara Dr. H. Suriansyah, M.AP, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang dihelat oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Acara ini berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024), dibuka secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dihadapan tidak kurang dari 1000 tamu undangan yang hadir.

Baca juga  Bupati Bulungan Komitmen Wujudkan Pembangunan Transparan dan Akuntabel

Dihadiri pula Wakil Presiden RI Ma’ruf dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta Kepala Daerah dari seluruh Indonesia berkumpul guna membahas rencana pembangunan nasional dengan mengusung tema ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo meminta para pejabat daerah untuk mengambil langkah kongkret serta dalam perencanaan penyusunan fiskal dan anggaran lebih berhari-hati.

“Jangan sampai ada satu rupiah pun uang yang meleset dari rencana yang sudah kita buat dalam pembahasan Musrenbangnas ini,” ucapnya.

Dikatakan Presiden, tujuan Musrenbangnas ialah untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi program di daerah dan pemerintah pusat dengan saat ini memiliki rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. akan tetapi sejauh ini yang menjadi kendala adalah sinkronisasi.

Baca juga  Satgas Pamtas Yon Arhanud 12/SBP Bangun Jembatan Untuk Warga Desa Long Jelet

“Oleh sebab itu sinkronisasi penyusunan RKP tahun 2025 harus berdasarkan prinsip, sekali lagi, programnya harus in line, harus seirama, jangan sampai pusat kekangan dan daerah kekiri, kita akan kehilangan,” bebernya.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 ini mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas. (dkisp)

Baca Juga