BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten Bulungan menerima kunjungan kerja rombongan DPRD Kabupaten Malinau di ruang rapat Sekretaris Daerah Bulungan, Jumat (16/5). Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat sinergi antardaerah serta membahas pemanfaatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kawasan industri strategis nasional yang dikelola PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Tanah Kuning – Mangkupadi.
Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Malinau, Ping Ding, dan diterima oleh Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si. beserta jajaran OPD terkait. Dalam sambutannya, Bupati Syarwani memaparkan capaian dan tantangan pengelolaan kawasan industri tersebut, serta kontribusinya terhadap keuangan daerah dan perekonomian lokal.
“Kami diberikan tugas oleh Menteri BKPM untuk mengawal dan mengevaluasi setiap tahun kegiatan pembangunan kawasan industri, utamanya di PT KIPI. Target kami, pada tahun 2026 produksi awal sudah bisa dilakukan karena di sana sudah ada beberapa tenant, termasuk smelter aluminium dan pembangunan PLTU berkapasitas 1 gigawatt,” ujar Syarwani.
Ia menjelaskan bahwa kawasan industri seluas 10.150 hektare tersebut terus mengalami perkembangan signifikan sejak peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 2021. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi perizinan dan layanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah terintegrasi secara digital.
Lebih lanjut, Syarwani mengungkap bahwa konversi status lahan dari Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT KIPI telah menghasilkan kontribusi PAD dalam bentuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai sekitar Rp 64 miliar hingga Rp 68 miliar pada tahun 2022.
“Kami pastikan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran perizinan, selama itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Untuk kewenangan di luar daerah, kami dorong kerja sama dengan provinsi dan pusat,” tegasnya.
Isu tenaga kerja juga menjadi perhatian. Bupati menekankan bahwa keberadaan PT KIPI telah membuka lapangan kerja bagi hampir 2.000 tenaga lokal, dan Pemkab Bulungan telah menerbitkan Perda yang mengatur keterlibatan tenaga kerja lokal minimal 80 persen.
“Kita ingin memperjuangkan orang lokal, tapi juga harus kita siapkan kompetensinya. Karena itu, PT KIPI sudah membiayai program vokasi pembelajaran bahasa Mandarin selama satu tahun bagi 80 anak muda Bulungan,” tambahnya.
Ketua DPRD Malinau Ping Ding menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten Bulungan, serta keterbukaan informasi yang diberikan. Ia menyatakan bahwa kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari agenda strategis DPRD Malinau, yang tengah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ingin memastikan proyek-proyek strategis nasional terakomodasi dengan baik.
“Kami datang untuk berkonsultasi dan menggali informasi seputar investasi yang berjalan di Bulungan, khususnya PT KIPI. Malinau juga sedang bersiap menghadapi kehadiran investasi besar seperti PLTA. Maka penting bagi kami memahami dampaknya secara menyeluruh,” ujar Ping Ding.
Ia menegaskan bahwa DPRD Malinau juga telah menyusun perda tentang tenaga kerja lokal, dengan harapan masyarakat Malinau bisa mendapatkan manfaat langsung dari geliat investasi di wilayahnya. Namun, ia mengakui bahwa tantangan dalam penguatan keterampilan (skill) masih menjadi isu utama.
“Kami mendorong dinas terkait untuk mempersiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan investor, agar tidak sekadar menjadi penonton di rumah sendiri. Kerja sama antardaerah sangat kami harapkan,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini ditutup dengan dialog terbuka antara kedua belah pihak, membahas strategi kebijakan, koordinasi lintas wilayah, serta pemanfaatan potensi PAD yang adil dan berkelanjutan. (dkip)
