BULUNGAN — Fraksi PAN-PPP DPRD Kabupaten Bulungan mendorong Pemerintah Kabupaten Bulungan menuntaskan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta memperkuat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil.
Penekanan tersebut disampaikan bersamaan dengan persetujuan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025.
Pendapat akhir Fraksi PAN-PPP dibacakan Sekretaris Fraksi PAN-PPP DPRD Bulungan, Ramli, dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Bulungan, Selasa (21/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi PAN-PPP mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah. Namun, capaian tersebut dinilai harus dibarengi dengan komitmen menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
“Fraksi PAN-PPP mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Bulungan yang memperoleh WTP sebagai motivasi agar terus meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah. Kami juga mendorong agar seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti hingga tuntas dan dijadikan evaluasi sehingga berdampak nyata pada pelayanan publik,” ujar Ramli.
Selain pengelolaan keuangan daerah, Fraksi PAN-PPP turut mendorong pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal dan berkelanjutan. Menurut fraksi, penguatan administrasi dan pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah tanpa menambah beban masyarakat.
“Fraksi PAN-PPP berharap penguatan administrasi dan digitalisasi dapat meningkatkan PAD tanpa memberatkan masyarakat, sehingga kemandirian fiskal Kabupaten Bulungan dapat terwujud,” katanya.
Fraksi PAN-PPP juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Pemerintah daerah diminta memberikan perhatian lebih terhadap wilayah terpencil, tertinggal, serta kelompok masyarakat rentan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penerangan jalan.
Fraksi menilai setiap program pembangunan harus disertai target, indikator kinerja, serta jadwal pelaksanaan yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat dievaluasi secara berkala dan kebijakan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Anggaran harus diprioritaskan untuk wilayah terpencil, tertinggal, dan kelompok masyarakat rentan. Program-program juga harus memiliki target, indikator kinerja, dan waktu pelaksanaan yang jelas agar dapat dievaluasi,” tegas Ramli.
Setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah, Fraksi PAN-PPP DPRD Kabupaten Bulungan menyatakan menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Persetujuan tersebut diberikan dengan harapan pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel, kemandirian fiskal terus meningkat, dan pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan. (adv)
