BULUNGAN – Balai POM di Tarakan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik bertajuk Focus Group Discussion (FGD) Standar Layanan Publik Tahun 2026 pada Kamis, 21 Mei 2026, di Ruang Rapat Kantor Inspektorat Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
FGD dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui forum ini, Balai POM di Tarakan membuka ruang dialog antara penyelenggara layanan dan para pemangku kepentingan guna mewujudkan pelayanan yang transparan, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Balai POM di Tarakan, Iswadi, yang menyampaikan komitmen Balai POM di Tarakan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui pelibatan masyarakat dan lintas sektor.
Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan materi terkait keterbukaan informasi publik oleh Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Utara serta pemaparan materi mengenai Obat dan Makanan Aman oleh Kepala Balai POM di Tarakan. Sesi selanjutnya dilakukan penyampaian Standar Layanan Publik Balai POM di Tarakan serta diskusi dan rekomendasi.
“Peserta terdiri dari unsur pengguna layanan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan instansi pemerintah. Dalam diskusi, peserta turut aktif menyampaikan masukan terkait pelayanan publik dan pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik sebagai komitmen tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan layanan.
“Balai POM di Tarakan berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan serta mendorong pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” harapnya (*/red)
