TANJUNG SELOR – Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Utara melaporkan Lukman Edi ke Polda Kaltara. Laporan itu berkaitan dengan statement Muhammad Lukman Edy di beberapa media bahwa PKB di kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak transparan dalam laporan keuangan.
“Hari ini kami dari pengurus dewan pimpinan wilayah partai kebangkitan bangsa provinsi Kalimantan Utara melaporkan saudara Muhammad lukman edy ke polda kaltara. Dimana kami menilai Lukman Edy melakukan dugaan pencemaran nama baik,” ujar Ketua DPW PKB Kaltara Herman kepada Kaltara News, Rabu (7/8/2024).
“Dimana salah satu pernyataannya di tanggal 31 Juli atau hari rabu setelah dipanggil oleh Pansus PBNU, beliau menyatakan di media massa bahwa PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar tidak transparansi dalam melakukan penggunaan laporan keuangan,” sambungnya.
Menurut Herman selama ini PKB sangat transparan dalam pelaporan keuangan yang bersumber dari pemerintah melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Herman juga membantah terkait statement Mantan Sekjen PKB itu yang menyatakan partai besutan Cak Imin menjauh dari para ulama.
“Setiap dana yang ada untuk semua pemerintah itu dilakukan audit oleh BPK RI dan setiap tahun anggaran, hasil auditnya juga sudah keluar. Yang kedua berkaitan dengan PKB dianggap menjauh dari ulama sementara di struktur PKB tentu tetap menggunakan ulama sebagai penasehat di dewan syuro. Baik ditingkat pusat, di tingkat provinsi, kabupaten/kota semuanya dewan syuro itu ulama semua,” terangnya.
“Yang ketiga beliau mengatakan bahwa di PKB Cak Imin terlalu lama memimpin PKB, sementara kepemimpinan Muhaimin Iskandar itu dipilih berdasarkan hasil Keputusan Muktamar. PKB berdasarkan ketentuan AD ART nya melakukan Muktamar lima tahun sekali. Adapun keputusannya apakah memilih ketua umum kembali atau itu Keputusan Muktamar. Tentu Keputusan Muktamar itu adalah Keputusan tertinggi di partai,” lanjutnya.
Lebih lanjut anggota DPRD Kaltara terpilih ini menuturkan bahwa pernyataan Lukman Edy tersebut merugikan elit PKB. Disisi lain Lukman Edy juga tidak lagi menjadi bagian dari pengurus DPP PKB sehingga pernyataanya sangat mengganggu internal partai apalagi jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
“Kenapa kita melapor? Karena ini isu yang dilempar ke Publik. Tentu membuat aga terganggu kita PKB ini apalagi ini menjelang waktu Pemilukada. Terus nanti Muktamar ini kan mengganggu kita. Tentu ini istilahnya kita tidak ada masalah ini baik-baik saja tetapi pihak-pihak luar yang menyebar berita yang tidak baik terkait kepemimpinan Muhaimin Iskandar,” bebernya.
Herman menambahkan dimasa kepemimpinan Cak Imin , PKB cukup berjaya, apalagi pada Pemilu 2024 perolehan kursi legislatif baik tingkat pusat maupun provinsi, dan kabupaten/kota meningkat.
“Ini inisiatif dari masing-masing DPW/ DPC silahkan ya karena ini menyerang pemimpin kami, ketua Umum kami, institusi kami diserang. Tentu kita selaku kader partai politik tidak mau diganggu, kita lagi solidnya, lagi berprestasi dimana pemilu yang lalu kita seluruh wilayah meningkat perolehan kursi,” tambahnya.
Terkait laporan tersebut ia menyerahkan ke pihak kepolisian dalam hal ini Polda Kaltara “Itu silahkan pihak kepolisian yang menindaklanjutinya apakah ada unsur pidananya atau cukup dengan permintaan maaf tentu itu berpulang dari hasil penyelidikan,” tutupnya. (redaksi)
