BULUNGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Bulungan menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur di Kabupaten Bulungan. Mulai dari pembangunan Rumah Sakit Bunyu yang mangkrak, kondisi jalan di sejumlah wilayah, hingga penyelesaian konflik di Tana Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Bulungan, Riyanto usai menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Bulungan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bulungan Tahun 2025.
“DPRD mapupun fraksi sudah menyampaikan beberapa hal rekomendasi pada kepala daerah Kabupaten Bulungan,” ujarnya kepada Kaltara News, Senin (11/5/2026)
Menurut Riyanto, sejumlah rekomendasi telah disampaikan kepada pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti demi kepentingan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian yakni pembangunan Rumah Sakit Bunyu yang hingga kini belum juga rampung.
Selain itu, DPRD juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di beberapa wilayah yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius agar akses masyarakat dapat lebih baik dan menunjang aktivitas perekonomian warga.
“Pertama terkait masalah rumah sakit bunyu sampai saat ini masih terkendala sehingga itu juga merupakan rekomendasi. Beberapa jalan lintas kecamatan, Tanjung Selor – Tana Kuning, Tanjung Palas – Salimbatu sampai Tanjung Palas Utara, Peso itu menjadi rekomendasi. Demikian juga pendidikan, SD, SMP di Korpri belum lengkap sarana dan prasarana termasuk ruang guru,” ungkapnya.
Tak hanya itu, DPRD Bulungan turut meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang terjadi di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan dampak di tengah masyarakat.
“Termasuk penyelesaian konflik yang ada di Tana Kuning. Termasuk RT RW yang di Desa Tana Kuning banyak menjadi menjadi sempit sehingga mohon diperluas lagi,” lanjutnya.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret terhadap berbagai persoalan yang menjadi catatan legislatif, sehingga pelayanan dan pembangunan untuk masyarakat Bulungan dapat berjalan lebih optimal.
“Harapan kami agar rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti,” harapnya. (Adv)
