BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) terus berupaya mendorong transformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa menuju sistem yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Salah satu langkah konkretnya ditunjukkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 dan Pendampingan UMKM, yang digelar selama dua hari, 27–28 Mei 2025, di Gedung Serbaguna Tenguyun, Kantor Bupati Bulungan.
Acara ini diselenggarakan UKPBJ Setkab Bulungan bekerja sama dengan Sinergi Risalah Management, dengan menghadirkan narasumber utama, Samsul Ramli, S.Sos., M.AP. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat perangkat daerah pengguna anggaran, pengelola kegiatan, serta pelaku UMKM lokal.
Dalam sambutannya, Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si menyampaikan bahwa proses pengadaan bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan bagian integral dari eksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pintu masuk eksekusi anggaran itu adalah UKPBJ. Jangan hanya menganggap tugas selesai saat pengadaan, tapi kita semua bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pembangunan,” ujarnya.
Syarwani juga mengangkat isu terkait mekanisme lelang yang menurutnya masih menyisakan banyak persoalan. Ia menyoroti kecenderungan pemenang lelang ditentukan oleh penyedia yang berani menurunkan harga hingga 20 persen dari HPS.
“Saya sudah hitung, kalau ditambah pajak dan biaya material yang fluktuatif, itu mustahil menghasilkan kualitas yang baik. Jangan sampai kita dikorbankan oleh sistem yang hanya mengejar harga termurah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan telah meminta dispensasi kepada LKPP untuk tetap menggunakan versi sebelumnya (versi 5) khusus pada pekerjaan konstruksi, sambil menyiapkan transisi ke versi 6 secara bertahap.
“Adaptasi perlu waktu. Kita minta waktu karena belum semua penyedia dan perangkat daerah siap secara teknis,” katanya.
Selain itu, Bupati juga mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bulungan untuk aktif bergabung dalam e-katalog. Menurutnya, keterlibatan UMKM lokal sangat penting dalam pemerataan pembangunan dan ekonomi daerah.
“Saya mengundang semua pelaku UMKM untuk masuk ke etalase pemerintah. Ini bukan hanya peluang bisnis, tapi juga kontribusi untuk daerah,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Bupati Syarwani menegaskan kembali komitmennya terhadap penguatan akuntabilitas dan kualitas dalam setiap proses pengadaan. Ia berharap seluruh perangkat daerah dan pelaku usaha bisa menjadikan Bimtek ini sebagai momentum untuk memperkuat pemahaman, meningkatkan kapabilitas, dan bersama-sama membangun tata kelola pengadaan yang lebih baik. (dkip)
