BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten Bulungan, belum menetapkan anggaran untuk renovasi kantor bupati. Diketahui kantor bupati bulungan sebelumnya terbakar pada 20 Mei 2026 lalu.
Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan internal secara khusus terkait rencana renovasi gedung tersebut. Pemerintah daerah masih perlu melakukan berbagai persiapan dan perhitungan sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Sementara itu, proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2027 terus berjalan. Pemerintah daerah telah menyampaikan KUA-PPAS kepada DPRD dan berharap tahapan berikutnya dapat dilanjutkan sesuai jadwal.
“Sampai hari ini kita belum ada diskusi di internal. Tapi walaupun KUA-PPAS sudah kita sampaikan kepada dewan yang terhormat dan sudah, insya Allah, sudah disepakati, tinggal proses penyusunan. Mudah-mudahan dalam bulan Oktober ini kita bisa sudah menyampaikan nota penjelasan rancangan peraturan daerah terkait dengan APBD 2027,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Syarwani menjelaskan, pemerintah daerah juga telah menerima penyampaian resmi dari pihak kepolisian terkait kondisi kantor bupati. Namun, hal tersebut belum serta-merta menjadi dasar penetapan anggaran renovasi.
Menurutnya, pemerintah harus menghitung kebutuhan secara menyeluruh dan menentukan program yang benar-benar menjadi prioritas. Terlebih, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan tetap berjalan di seluruh wilayah Kabupaten Bulungan.
“Kalaupun itu menjadi prioritas, pasti ada yang menjadi super prioritas. Prioritas kita yaitu kita pastikan hadir untuk bagaimana pembangunan di 10 kecamatan, 74 desa, 70 kelurahan di kabupaten,” bebernya.
Terkait kemungkinan pemindahan aktivitas perkantoran ke gedung DJPB lama, Syarwani menyebut opsi tersebut dapat menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan pemerintah daerah.
“Untuk sementara, pemerintah akan melihat langkah-langkah yang dapat dilakukan, termasuk perbaikan terhadap kondisi gedung yang dipinjam untuk mendukung kebutuhan perkantoran,” terangnya.
Dengan demikian, kepastian mengenai rencana renovasi kantor bupati, termasuk besaran anggaran yang akan disiapkan, masih menunggu pembahasan dan perhitungan lebih lanjut. (redaksi)
