TARAKAN – Komitmen menghadirkan pelayanan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas terus diperkuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Kick-Off Pemutakhiran Data dan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas Kaltara, Kamis (7/5).
Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Tarakan, Kamis (7/5), dibuka Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T.
Dalam sambutannya, Robby menegaskan bahwa akurasi data menjadi bagian penting dalam merancang kebijakan dan layanan yang tepat sasaran bagi penyandang disabilitas.
Menurutnya, pendataan ini bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi langkah untuk memetakan jenis disabilitas, tingkat hambatan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Penyandang disabilitas bukan objek pembangunan, tetapi bagian penting yang memiliki hak dan potensi yang sama dalam pembangunan daerah,” kata Robby.
Suasana kegiatan juga terasa istimewa dengan kehadiran Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, bersama Counsellor Governance and Human Development, Joanna O’Shea melalui program SKALA yang mendukung penguatan layanan dasar inklusif di daerah.
Dalam prosesnya, pendataan dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi SIJOSKU dengan mekanisme pelayanan empat tahapan, mulai dari registrasi, skrining medis dan fungsional, pemutakhiran data kependudukan, hingga penerbitan kartu layanan penyandang disabilitas.
Robby menjelaskan bahwa pembekalan yang dilakukan kepada petugas bertujuan meningkatkan kapasitas teknis sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelayanan yang diberikan lebih optimal.
“Koordinasi yang baik penting agar pelayanan benar-benar terintegrasi dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi tahap uji coba lapangan untuk mengidentifikasi berbagai kendala teknis sebelum diterapkan secara luas di seluruh kabupaten dan kota di Kaltara.
Program ini melibatkan berbagai perangkat daerah seperti Bapperida, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, serta dukungan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Kaltara dalam proses penilaian disabilitas secara profesional.
Di akhir kegiatan, penyerahan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas secara simbolis menjadi tanda nyata komitmen pemerintah dalam membuka akses layanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas di Bumi Benuanta. (dkisp)
