BULUNGAN — Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan dinilai harus berjalan seiring dengan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Fraksi NasDem-PKS DPRD Kabupaten Bulungan dalam memberikan pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025.
Pendapat akhir fraksi disampaikan Ketua Fraksi NasDem-PKS DPRD Bulungan, Slamet Widodo, dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Bulungan, Selasa (21/7/2026).
Fraksi NasDem-PKS menyatakan menerima Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Namun, fraksi menekankan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek administratif dan konstitusional, melainkan harus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas program dan arah pembangunan daerah.
“Laporan pertanggungjawaban ini bukan sekadar kewajiban administratif dan konstitusional semata. Momentum ini merupakan ruang evaluasi bersama untuk menakar sejauh mana efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun 2025,” ujar Slamet.
Dalam pandangan akhirnya, NasDem-PKS menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan di sejumlah wilayah Kabupaten Bulungan. Masyarakat di Tanjung Selor Timur, wilayah hulu, hingga kawasan pesisir dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah, terutama dalam pemenuhan infrastruktur dasar.
Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian antara lain perbaikan jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, pembangunan dermaga tambatan perahu nelayan, serta penyediaan akses air bersih di wilayah yang masih terpencil.
Menurut fraksi, keberadaan proyek strategis nasional dan pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang di Kabupaten Bulungan harus diikuti dengan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah, bukan hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu.
“Pemerintah harus memastikan APBD didesain dengan asas keadilan spasial. Pembangunan jalan antardesa, fasilitas dermaga tambatan perahu nelayan, serta akses air bersih di desa-desa terpencil harus diprioritaskan agar ketimpangan ekonomi antarwilayah tidak semakin melebar,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Fraksi NasDem-PKS menilai pemerintah daerah perlu mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk menghadapi perkembangan investasi dan industrialisasi di Kabupaten Bulungan.
Fraksi berharap alokasi anggaran tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta sertifikasi kompetensi.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat lokal memiliki keterampilan dan daya saing yang memadai sehingga dapat mengambil peluang kerja yang muncul seiring masuknya investasi dan berkembangnya sektor industri di daerah.
“Alokasi APBD untuk program pendidikan tidak hanya fokus pada pembangunan gedung sekolah, tetapi juga pendidikan vokasi dan pelatihan sertifikasi melalui balai latihan kerja agar tenaga kerja lokal mampu memenuhi kebutuhan industri,” ucap Slamet
Fraksi NasDem-PKS juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor ekonomi kerakyatan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan.
NasDem-PKS berharap berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun serta melaksanakan APBD pada tahun-tahun berikutnya.
Setelah menyampaikan sejumlah catatan tersebut, Fraksi NasDem-PKS menyatakan menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Keberpihakan anggaran dan kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat sektor UMKM, pertanian, dan perikanan. Menjaga kedaulatan pangan adalah menjaga kedaulatan daerah,” harapnya. (adv)
