Banner Header

Pemprov Kaltara Segera Turunkan SK UMP 2027, Kabupaten/Kota Diminta Percepat Penetapan UMK

redaksi

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) segera menindaklanjuti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan upah minimum di wilayah masing-masing.

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, mengatakan keputusan penetapan UMP dan UMSP tingkat provinsi telah disiapkan melalui surat keputusan (SK). Selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota diharapkan segera melakukan pembahasan untuk menentukan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

“Jadi hari ini kita sudah buatkan SK untuk pelaksanaannya. Kita harapkan dalam waktu singkat juga mereka sudah melakukan penetapan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral di masing-masing kabupaten/kota ini,” ujarnya.

Baca juga  Benang Merah Kebijakan BAN PDM 2024

Ia menjelaskan, Pemprov Kaltara tidak hanya menyerahkan hasil penetapan tersebut sebagai acuan, tetapi juga akan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam proses pembahasannya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penetapan upah di tingkat kabupaten/kota berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mempertimbangkan kondisi pekerja dan kemampuan pelaku usaha.

“Insyaallah kita akan berikan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam pelaksanaannya nanti. Sehingga semuanya berjalan lancar dan semuanya dapat menerima, baik dari asosiasi pengusaha maupun saudara-saudara kita para buruh di Kalimantan Utara,” terangnya.

Baca juga  UMSP Kaltara 2027 Ditetapkan, Sektor Sawit hingga Migas Tembus Rp4,07 Juta

Diketahui, UMP Kaltara 2027 ditetapkan sebesar Rp4.027.901. Sementara UMSP untuk tiga sektor usaha meliputi pertanian kelapa sawit sebesar Rp4.053.065, pertambangan batu bara Rp4.061.619, serta minyak dan gas alam Rp4.070.174.

Baca juga  Kunker Perbatasan, Mendagri Tito Karnavian Tiba di Kaltara

Dalam proses penetapannya, Dewan Pengupahan Provinsi turut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Kaltara sebesar 5,51 persen pada triwulan III 2026 dan inflasi tahunan sebesar 2,56 persen.

Zainal berharap proses penetapan upah di tingkat kabupaten/kota dapat berjalan kondusif dengan mengedepankan komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan buruh harus berjalan beriringan dengan keberlangsungan dunia usaha agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga.

“Yang kita inginkan adalah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” pungkasnya. (red/adv)

Baca Juga