TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 untuk tiga sektor usaha strategis, yakni perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta minyak dan gas bumi.
Besaran upah sektoral tersebut ditetapkan lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltara 2027 yang sebesar Rp4.027.901.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menyampaikan penetapan UMSP tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun kemampuan dunia usaha.
Adapun UMSP sektor pertanian kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp4.053.065. Kemudian sektor pertambangan batu bara sebesar Rp4.061.619, serta sektor minyak dan gas alam sebesar Rp4.070.174.
“Pada prinsipnya, keputusan yang diambil telah dikalkulasikan secara matang agar berkeadilan dalam melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah sehingga iklim investasi di Kalimantan Utara tetap tumbuh dan kondusif,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, pembahasan pengupahan melibatkan berbagai unsur, termasuk serikat pekerja yang memperjuangkan kesejahteraan buruh serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menyampaikan kondisi dan tantangan kemampuan dunia usaha.
Pemerintah bersama unsur akademisi berupaya menjembatani berbagai kepentingan tersebut agar kebijakan yang dihasilkan tetap mengacu pada regulasi dan kondisi ekonomi daerah.
Zainal berharap keputusan UMP dan UMSP 2027 dapat diterima serta dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak.
Ia juga mengimbau pengusaha mematuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara pekerja dan serikat buruh diharapkan terus menjaga komunikasi serta hubungan industrial yang kondusif dengan perusahaan.
“Kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” tegasnya.
Dengan penetapan tersebut, pemerintah berharap sektor-sektor strategis di Kaltara tetap mampu berkembang, sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. (red/adv)




