Banner Header

Bawaslu Kaltara Launching Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024

redaksi

TANJUNG SELOR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan Launching Pengawasan Partisipatif di Pilkada 2024. Kegiatan bertajuk Bawaslu Bershalawat turut menghadirkan penceramah kondang Ustadz Das’ad Latif. Meski diguyur hujan masyarakat tetap antusias mengikuti acara tersebut.

Pimpinan Bawaslu Kaltara Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat Dan Humas Bawaslu Kaltara Arif Rochman mengatakan kegiatan Bawaslu Kaltara Bersholawat sebagai upaya meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat menuju Pilkada 2024.

“Moment dakwah tadi sebenarnya bukan satu agama, semua unsur agama juga ras dan suku,” ujarnya kepada Kaltara News.

Baca juga  KPU Kaltara Bakal Umumkan Nomor Urut Paslon Pada 23 September

Pihaknya mengajak masyarakat Kaltara ikut aktif berpartisipasi dalam pengawasan selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Selain itu pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam politik uang, melakukan ujaran kebencian hingga politik sara.

“Masyarakat tidak melakukan politik uang, yang kedua kita juga mengajak tidak melakukan ujaran kebencian dan hoax, dan yang ketiga adalah mengajak kepada masyarakat agar masyarakat itu juga tidak memunculkan politisasi sara,” tuturnya.

Baca juga  KPU Kaltara Antisipasi Adanya PSU

Lebih lanjut Arif Rochman mengungkapkan peluncuran pengawasan partisipatif pilkada sebagai ikhtiar Bawaslu bersama masyarakat Kaltara untuk sama-sama mensukseskan pelaksanaan pilkada 2024 yang aman damai dan lancar.

“kita senantiasa memberikan sosialisasi secara masif minimal kehadiran teman-teman disini, masyarakat disini yang antusias itu nantinya bisa memberikan informasi lagi kepada saudara-saudara di rumah, kepada masyarakat terhadap apa yang sudah diperoleh mala mini,” ungkapnya.

Baca juga  26 Calon Anggota Panwascam Untuk Pilkada 2024 Ikuti Tes Wawancara

Bawaslu kaltara juga intens melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam rangka mencegah hal-hal yang dapat merusak demokrasi, baik itu politik uang, hoaks, hingga sara.

“Harapannya seluruh masyarakat Kaltara bahwa pemilihan jatuh pada tanggal 27 November 2024 itu bisa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Juga bisa dilaksanakan aman dan damai,” harapnya. (redaksi)

Iklan

Baca Juga

Maling!!! Liputan bos, jangan mau kontraknya aja tapi ngga turun ke lapangan! Wkwkwk