TANJUNG SELOR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur siap mengawal proyek pembangunan strategis daerah di Kalimantan Utara. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengerjaan pembangunan. Diketahui Kejati Kaltim hingga saat ini masih membawahi wilayah hukum kaltara.
“Kami melakukan koordinasi sosialisasi terhadap pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam hal pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah,” ujar Kajati Kaltim Hary Setiyono kepada Kaltara News, Rabu (17/1/2024).
Ia mengatakan pihaknya mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) melakukan pengamanan proyek strategis daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“Kami juga sampaikan dalam hal pengadaan barang dan jasa, Kejaksaan mempunyai Tupoksi antara lain melakukan pengamanan proyek strategis, karena ini di Provinsi maka proyek startegis darerah yang ditetapkan oleh daerah,” jelasnya
Untuk itu pihaknya meminta pemerintah Provinsi Kaltara agar melaporkan seluruh proyek startegis daerah yang akan dikerjakan tahun ini. Sehingga pihaknya bisa berkontribusi melakukan pengamanan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami juga mempunyai fungsi perdata dan tata usaha negara, kami akan melakukan pendampingan terhadap kegiatan proyek-proyek itu. Misalnya ada kontrak, ada sengketa kontrak. Mudah-mudahan upaya yang kami lakukan bisa membantu pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan didaerah ini untuk kesejahtraan rakyat,” lanjutnya.
Sementara itu Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan pihaknya masih menyusun kegiatan yang masuk dalam proyek strategis daerah. Setelah selesai pihaknya akan melaporkan ke Kejati Kaltim. Adapun indikator proyek strategis daerah yakni anggarannya diatas Rp 50 miliar.
“Kami sedang menyusun setelah kami menyusun kami akan berkoordinasi dengan Kajati lagi untuk pengamanannya. Dan beberapa kegiatan dibawah 100 miliar yang kami nilai merupakan kegiatan proyek strategis di tingkat provinsi kami komunikasi ke kajati,”
Lebih lanjut Gubernur mengungkapkan salah satu yang masuk perencanaan proyek strategis daerah yakni pembangunan jembatan penghubung Tanjung Selor ke Tanjung Buyu.
“Kalau kami anggap Rp 50 Miliar sampai Rp 99 miliar, tidak sampai puluhan misalnya saya ambil contoh pembuatan jembatan Tanjung Selor ke Tanjung Buyu,” pungkasnya. (redaksi)
