TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara optimis kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk pengelolaan keuangan di tahun 2024.
Hal itu disampaikan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang usai mengikuti Rapat Paripurna Ke – 8 Masa Persidangan II Tahun 2025 Penyampaian Nota Pengantar Dan Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2024 di Kantor DPRD Kaltara, Senin (24/3/2025).
Gubernur mengaku optimis Pemprov Kaltara tahun ini kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya sangat optimis insya Allah mudah-mudahan yang penting temuan-temuan yang sudah dilakukan udah diperiksa oleh BPK harus kita penuhi, harus kita laksanakan dan tidak beberapa temuan terulang,” ujarnya kepada Kaltara News.
Ia menjelaskan berbagai pencapaian positif telah diraih jajarannya di tahun 2024, diantaranya angka pengangguran menurun, angka kemiskinan dan stunting menurun, dan serapan belanja daerah mencapai 98 persen.
“Alhamdulillah di tahun 2024 angka pengangguran menurun, angka kemiskinan juga menurun, dan stunting juga menurun, dan masalah anggaran yang kita lakukan sudah diatas 98 persen,” bebernya.
Disisi lain Gubernur juga meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelesaikan catatan-catatan dari BPK sehingga WTP yang ke 11 kali berturut-turut dapat terwujud.
“Itu wajib untuk diselesaikan oleh OPD-OPD untuk segera menyelesaikan dan memperbaiki apa yang menjadi temuan BPK,” tegasnya.
Setelah penyerahan LKPJ, tahap selanjutnya adalah DPRD Kaltara akan menelaah melalui Panitia Khusus (Pansus).
“Kita hanya menyampaikan laporan dan setelah ini dari dewan akan membahas pertanggungjawaban yang sudah kami buat. Harapannya mudah-mudahan apa yang sudah kita buat ditahun 2024 ini masyarakat bisa merasakan dan kita akan bekerja lebih baik lagi ditahun 2025,” harapnya. (redaksi)
