MALINAU – Peningkatan konektivitas di kawasan pedalaman Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya akses jalan dan jaringan telekomunikasi, masih menjadi pekerjaan yang perlu mendapat perhatian. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus mendorong upaya pembangunan infrastruktur guna mengurangi keterisolasian wilayah sekaligus menunjang aktivitas masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat melaksanakan kunjungan kerja dan Monitoring Evaluasi (Monev) di Kecamatan Long Pujungan, Kabupaten Malinau, Rabu (18/11).
Dalam agenda pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Pujungan bersama camat, kepala desa, perangkat daerah serta tokoh masyarakat, sejumlah persoalan pembangunan turut menjadi bahan pembahasan, termasuk kondisi akses jalan dan keterbatasan jaringan komunikasi.
Ingkong Ala menegaskan, pemerintah provinsi terus mengupayakan agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan pedalaman maupun perbatasan Kaltara.
“Upaya ini harus dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian terkait, terutama untuk mendapatkan dukungan pembiayaan pembangunan jalan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, kondisi keuangan daerah turut terdampak penyesuaian anggaran seiring kebijakan efisiensi yang diterapkan secara nasional. APBD Kaltara yang sebelumnya berada di kisaran Rp3,7 triliun kini mengalami penurunan menjadi sekitar Rp2,4 triliun.
Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, Pemprov Kaltara tetap berupaya mengoptimalkan berbagai peluang pendanaan dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat pedalaman.
“Gubernur Kaltara bersama jajaran pemerintah daerah telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pekerjaan Umum guna mengupayakan realisasi pembangunan jalan di kawasan pedalaman,” ungkapnya.
Salah satu pembangunan yang menjadi prioritas perjuangan ialah akses jalan darat dari Malinau menuju Long Pada hingga Long Pujungan, termasuk konektivitas yang mengarah ke wilayah perbatasan Kalimantan Timur.
Ia menilai, keberadaan jalan yang memadai akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bepergian maupun mendistribusikan barang dan kebutuhan pokok. Pembangunan jalur darat juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap transportasi sungai yang selama ini menjadi akses utama.
Tak hanya infrastruktur jalan, peningkatan layanan telekomunikasi di kawasan pedalaman juga menjadi bagian dari perhatian Pemprov Kaltara. Pemerintah daerah telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengaktifkan kembali sejumlah menara Base Transceiver Station (BTS) yang telah tersedia, termasuk di Long Pujungan, Alango, dan Long Nawang, dengan dukungan layanan jaringan 4G.
Ingkong menuturkan, akses komunikasi dan internet kini menjadi kebutuhan penting dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat, termasuk mendukung administrasi pemerintahan desa, proses pelaporan, serta kegiatan pendidikan di sekolah.
“Harapannya, mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok semakin mudah dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jalur sungai,” harapnya. (red/adv)




