TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltara guna memperbaiki kebijakan dan memperkuat tata kelola pemerintahan dalam penyelesaian berbagai isu strategis daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Sindu Senjaya Aji beserta jajaran di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/3).
Pertemuan ini sekaligus menjadi agenda penyampaian Laporan Eksekutif Daerah (LED) BPKP Kaltara Semester II Tahun 2025, yang memuat berbagai evaluasi dan rekomendasi terkait pembangunan di Kaltara.
Dalam kesempatan tersebut, Zainal menyampaikan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah kondisi keuangan daerah akibat penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Kaltara pada tahun 2026.
Menurutnya, penurunan tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan rencana belanja serta melakukan evaluasi terhadap prioritas pembangunan daerah.
“Rencana pembangunan yang sudah disusun harus disesuaikan kembali karena adanya pemotongan TKD,” ujarnya.
Ia mencontohkan, kondisi tersebut berdampak pada lambannya peningkatan dan perbaikan jalan poros yang menghubungkan Tanjung Selor dengan desa-desa di Kecamatan Tanjung Palas Timur, termasuk akses menuju kawasan industri PT. KIPI di Tanah Kuning dan Mangkupadi.
Untuk mengatasi hal tersebut, Zainal berencana melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut agar turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Saya ingin mengundang perusahaan-perusahaan di kawasan itu untuk berpartisipasi membantu pembangunan jalan melalui CSR. Saya melihat di Berau hanya beberapa perusahaan diminta CSR dan berhasil menyelesaikan jembatan,” jelasnya.
Zainal menegaskan, keterlibatan semua pihak sangat penting agar pembangunan daerah tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk terus memperkuat pengawasan serta kolaborasi dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan di Bumi Benuanta. (dkisp)
