TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mematangkan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2027 bersama sejumlah serikat buruh, serikat pekerja, APINDO, BPS Kaltara dan lainnya, Rabu (18/11/2026).
Ketua Dewan Pengupahan Pemprov Kaltara, Sanusi, mengatakan pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan penetapan upah minimum berjalan sesuai ketentuan dan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan jadwal, pengesahan UMP paling lambat dilakukan 21 November. Namun, karena tanggal tersebut bertepatan dengan hari Sabtu, proses penetapan dimajukan menjadi 20 November.
“Untuk upah minimum, paling lambat harus sudah ditetapkan pada 21 November. Karena tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka kita majukan satu hari, sehingga paling lambat tanggal 20 November sudah harus ditandatangani oleh Gubernur,” ujarnya.
Sementara itu, untuk penetapan upah minimum sektoral masih diberikan waktu hingga 26 November 2026. Dengan demikian, setelah pembahasan UMP, Dewan Pengupahan masih memiliki waktu untuk merampungkan pembahasan terkait upah minimum sektoral.
Sanusi menjelaskan, dalam pembahasan kali ini, penentuan besaran upah minimum tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026. Terdapat dua pendekatan yang menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum, yakni menggunakan formula perhitungan atau berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Namun, karena peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan yang mengatur mekanisme tersebut belum diterbitkan, Dewan Pengupahan sepakat menggunakan formula perhitungan sebagai dasar pembahasan.
“Karena aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah sampai sekarang belum terbit, maka dalam rapat tadi kita menyepakati untuk tetap menggunakan formula. Angka kisarannya 0,75,” ungkapnya.
Menurut Sanusi, terdapat sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran kenaikan upah minimum. Di antaranya kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan.
“Ketiga indikator tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan besaran upah agar kebijakan yang dihasilkan tetap mempertimbangkan kondisi pekerja maupun kemampuan dunia usaha,” sebutnya.

Hasil pembahasan Dewan Pengupahan selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kaltara sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusan resmi. Setelah ditandatangani, surat keputusan tersebut akan menjadi pedoman bagi perusahaan dan seluruh sektor usaha dalam menerapkan upah minimum tahun 2027.
Sanusi memastikan, jika mengacu pada besaran UMP Kaltara tahun 2026, maka pada tahun 2027 akan terjadi kenaikan upah minimum. Meski demikian, besaran kenaikan tersebut belum dapat diumumkan karena masih menunggu penetapan melalui keputusan gubernur.
“Yang jelas, berdasarkan UMP tahun 2026, untuk tahun 2027 dipastikan ada kenaikan. Berapa besarannya nanti akan diketahui setelah keputusan gubernur diterbitkan dan diumumkan secara resmi,” terangnya. (red/adv)




