TANJUNG SELOR – Pendapatan Negara Januari-April 2024 di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah mencapai Rp1,08 triliun atau mengalami naik Rp41,06 miliar (3,95 persen) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (y-o-y) yang sebesar Rp1,04 triliun.
“Kenaikan penerimaan tersebut didominasi oleh penerimaan perpajakan,” ujar Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Utara Sakop kepada Kaltara News, Selasa (28/5/2024)
Secara nominal, penerimaan perpajakan didominasi Pajak Penghasilan (PPh) dengan total penerimaan Rp916,52 miliar.
Namun, persentase kenaikan penerimaan perpajakan terbesar tercatat dari penerimaan Bea Masuk dan Cukai yang naik masing-masing sebesar 392,94 persen dan 309,82 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat naik 40,75 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023. PNBP masih didominasi oleh PNBP lainnya dibandingkan dengan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
“Mengingat, hanya terdapat satu BLU di wilayah Provinsi Kaltara, yaitu BLU UPBU (Unit Penyelenggara Bandar Udara) Juwata di Kota Tarakan,” kata Sakop.
Belanja Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat di Provinsi Kaltara, mengalami peningkatan sebesar Rp253,17 miliar atau 6,53 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.
Peningkatan ini dikontribusi paling besar oleh kenaikan realisasi belanja barang sebesar 17.91 persen. Pertumbuhan realisasi belanja barang didominasi oleh persiapan Pilkada 2024 pada Februari lalu.
Belanja Pemerintah Pusat (secara tahunan/YoY) terealisasi sebesar Rp1,03 triliun atau 20.54 persen dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat ini mengalami penurunan Rp71,03 miliar atau 6,44 persen.
Kata Sakop, ini disebabkan terutama oleh penurunan realisasi belanja modal sebesar Rp189,83 miliar (45.49 persen) dibandingkan bulan yang sama pada 2023 yang dipicu oleh kontrak pekerjaan umum yang sebagian besar baru dapat selesai di 2023.
Adapun realisasi Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp3,09 triliun (34,36 persen), mengalami pertumbuhan capaian realisasi secara nominal sebesar Rp324,21 miliar (11,70 persen).
“Terjadi kenaikan nominal yang cukup signifikan atas realisasi Dana Bagi Hasil 2024 sebesar Rp286,34 miliar atau 24,10 persen dibanding periode sama di 2023,” ujarnya.
Kemudian, pagu belanja 2024 turun dibandingkan dengan 2023 sebesar 9,29 persen. Lalu, realisasi belanja mengalami penurunan sebesar 6,44 persen.
Sampai dengan 30 April 2024, realisasi belanja K/L, mencapai Rp1,03 triliun atau 26,61 persen dari total anggaran sebesar Rp3,8 triliun. Peningkatan realisasi signifikan pada K/L Komisi Pemilihan Umum yang meningkat sebesar Rp57,48 miliar (186%) dibandingkan periode yang sama 2023. (*/redaksi)
