Banner Header

KPU Bulungan Lantik 243 Anggota PPS, Tugas Pertama Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih

redaksi

BULUNGAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan melantik anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Minggu (26/5/2024). Pelantikan ini berlangsung di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung Selor, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Utara, Sekatak, Peso, Peso Hilir, dan Bunyu.

“Ini kita lakukan di seluruh kecamatan, jadi ada beberapa kecamatan yang digabung termasuk kecamatan tanjung selor gabung dengan kecamatan tanjung palas dan tanjung palas Tengah,” ujar Ketua KPU Bulungan Mahdi E Paokuma kepada Kaltara News.

Baca juga  Bawaslu Kaltara Pantau Pergerakan Massa Saat Antar Bapaslon Mendaftar Ke KPU

Ia menyebutkan total PPS yang dilantik berjumlah 243 orang dari 81 desa/kelurahan. Artinya setiap desa/kelurahan memiliki 3 anggota PPS. Mereka selanjutnya akan mengikuti rapat koordinasi untuk persiapan pemutakhiran data pemilih.

“Pasca pelantikan, tugas yang akan mereka lakukan dalam waktu dekat yakni pemutakhiran data pemilih. Ini sedang diupayakan membuat kegiatan di Tanjung Selor untuk dikumpulkan semua PPS untuk rakor berkaitan dengan pemutakhiran daftar pemilih, nanti akan diturunkan sampai ke desa yakni coklit,” bebernya.

Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa agar dapat membantu anggota PPS dalam proses pemutakhiran data pemilih.

“Kita menyampaikan bahwa wilayah PPS ini di desa sehingga kita minta tolong ke pihak desa untuk membantu kami dalam proses pelaksanaan tugas di wilayah kerja desa termasuk pemutakhiran data pemilih,” terangnya.

Baca juga  Debat Publik Pilkada Bulungan Berlangsung Dua Kali

Diketahui anggota PPS tersebut akan bertugas selama 8 bulan kedepan, yakni tanggal 26 Mei 2024 hingga 26 Januari 2025. Dalam kurun waktu tersebut mereka wajib menjunjung tinggi integritas untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang bersih, jujur, dan adil.

“Baju kehormatan kita itu adalah integritas, jadi bekerja itu harus kemudian penuh dengan tanggungjawab, jujur, komitmen, adil, netral dan sebagainya. Itu bagian dari integritas, ini pegangan kita semua sebagai penyelenggara baik dari RI sampai ke KPPS,” tegasnya. (redaksi)

Iklan

Baca Juga

Maling!!! Liputan bos, jangan mau kontraknya aja tapi ngga turun ke lapangan! Wkwkwk