Banner Header

Wagub Kaltara Tinjau Jalan Bahau Hulu, Dorong Percepatan Pembangunan Akses Pedalaman

redaksi

Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala meninjau langsung kondisi ruas jalan di Loang Alango yang menghubungkan wilayah Bahau Hulu dengan Kabupaten Malinau
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala meninjau langsung kondisi ruas jalan di Loang Alango yang menghubungkan wilayah Bahau Hulu dengan Kabupaten Malinau

MALINAU – Upaya membuka keterisolasian wilayah pedalaman Kalimantan Utara (Kaltara) terus menjadi perhatian pemerintah. Hal ini terlihat saat Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau, usai melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kecamatan Long Pujungan, Kamis (19/11/2026).

Setibanya di Desa Long Alango, Ingkong Ala meninjau langsung kondisi ruas jalan yang menghubungkan wilayah Bahau Hulu dengan Kabupaten Malinau. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi akses transportasi yang selama ini menjadi salah satu kendala masyarakat pedalaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ingkong Ala menjelaskan, ruas jalan yang ditinjau merupakan jalur dari Kecamatan Bahau Hulu menuju Long Berini hingga Apuping. Dari persimpangan jalan, akses tersebut terhubung dengan ruas jalan nasional yang dibangun pemerintah pusat dan mengarah ke sejumlah wilayah, di antaranya Desa Long Nyau, Ranau, Long Pada, hingga Kecamatan Sungai Tubu.

Baca juga  Cegah Stunting Dimulai Sejak Kehamilan, Ini Pesan Rahmawati Zainal

Menurutnya, kondisi badan jalan yang telah dibuka saat ini belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Karena itu, ia berharap ruas jalan tersebut segera mendapat perhatian dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat menunjang mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Ingkong Ala mengungkapkan, perjalanan menuju wilayah tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Bahkan, akses transportasi yang digunakan masyarakat masih terbatas dan harus melewati jalur yang sulit dilalui.

“Dalam perjalanan kita dari Pujungan sampai ke sini, satu ketinting hanya bisa dibawa dua orang saja. Itu pun kadang-kadang bertarik dan juga jalan kaki karena giram itu dan juga sangat dangkal sekali,” ujarnya.

Keterbatasan akses transportasi turut berdampak terhadap tingginya harga barang dan kebutuhan material di wilayah pedalaman. Ingkong menyebut, harga keramik atau tehel bisa mencapai Rp420 ribu per kotak maupun per meter persegi, begitu pula dengan semen dan sejumlah kebutuhan lainnya.

Baca juga  Kapolda Kalimantan Utara Tinjau Pos Pelayanan Operasi Lilin Kayan 2025

Selain melalui jalur darat, transportasi sungai juga masih menghadapi kendala. Banyaknya giram saat kondisi banjir serta perjalanan yang harus melawan arus membuat waktu tempuh lebih panjang dan konsumsi bahan bakar meningkat.

Untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bahau Hulu dan Long Pujungan, Ingkong Ala menegaskan pentingnya menuntaskan pembangunan ruas jalan menuju Kabupaten Malinau. Ia menyebut, berdasarkan informasi dari pihak balai, pembangunan ruas menuju wilayah tersebut diperkirakan belum masuk dalam program tahun berjalan.

Sementara itu, paket pekerjaan multiyears dengan anggaran cukup besar hingga 2027 diketahui berada di jalur Semamu menuju arah Krayan.

Baca juga  Kapolda Kaltara Salurkan Bantuan Benih Ikan di Desa Long Ampung dan Metulang

Ingkong Ala juga mengungkapkan adanya rencana dukungan anggaran sekitar Rp32 triliun dari pemerintah pusat untuk penuntasan pembangunan jalan di kawasan perbatasan pada tahun ini dan tahun depan. Rencana tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri saat kunjungan kerja yang turut dihadiri pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Dukungan pembangunan itu disebut mencakup sejumlah wilayah perbatasan di Nunukan, termasuk Krayan, serta Kabupaten Malinau, mulai dari Apuping atau Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu hingga Sungai Boh.

Ia menambahkan, pembangunan jalan perlu dibarengi dengan pembangunan jembatan agar konektivitas antarwilayah dapat berjalan lebih optimal. Ingkong berharap rencana dukungan anggaran pemerintah pusat tersebut dapat direalisasikan secara bertahap hingga periode 2029–2030, sehingga aksesibilitas wilayah pedalaman dan perbatasan Kaltara semakin baik. (red/adv)

Baca Juga