TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) membuka peluang menerapkan kebijakan larangan penggunaan vape atau rokok elektrik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), apabila kebijakan tersebut telah menjadi instruksi pemerintah pusat.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, mengatakan Pemprov Kaltara siap mengikuti kebijakan tersebut jika nantinya diberlakukan secara nasional. Menurutnya, penggunaan vape memiliki sejumlah potensi dampak negatif yang perlu diwaspadai.
“Kalau sudah perintah dari pusat, insyaallah kita akan terapkan juga. Karena memang ada beberapa negatif daripada vape ini,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan vape, khususnya jika perangkat rokok elektrik tersebut digunakan untuk memasukkan bahan-bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan penggunanya.
Salah satu kekhawatiran yang disampaikan ialah penyalahgunaan vape dengan kandungan zat berbahaya, termasuk narkoba, dan etimodate yang berpotensi menyasar kalangan anak muda.
“Pastinya itu. Kita takut anak-anak muda kita menggunakan vape kemudian ditaruh bahan-bahan yang berbahaya yang dapat mengakibatkan gangguan saraf dan gangguan otak tentunya,” ungkapnya.
Menurut Zainal, potensi dampak tersebut menjadi perhatian sehingga kebijakan pembatasan penggunaan vape, khususnya di kalangan ASN, dapat menjadi langkah yang dipertimbangkan apabila ada ketentuan dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Pemprov Kaltara saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut sebelum menerapkan kebijakan larangan penggunaan vape bagi ASN di lingkungan pemerintahan daerah. (red/adv)




