Banner Header

BPBD Bulungan Bentuk Tim JITUPASNA dan R3P, Perkuat Perencanaan Pemulihan Pascabencana

redaksi

BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai memperkuat langkah pemulihan pascabencana dengan membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tahun 2026.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan bencana tidak hanya berfokus pada tahap tanggap darurat, tetapi juga mencakup perencanaan pemulihan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Bulungan, Widi Kustanto, mengatakan Kabupaten Bulungan memiliki potensi berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), angin kencang hingga bencana lainnya.

Menurutnya, setiap kejadian bencana berpotensi menimbulkan dampak luas, tidak hanya terhadap keselamatan masyarakat, tetapi juga kerusakan infrastruktur, fasilitas umum, permukiman, sarana pendidikan, kesehatan hingga aktivitas perekonomian.

Baca juga  Tim Deks Pilkada Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pilkada Di Desa Sekatak Buji

“Penanganan bencana tidak boleh berhenti hanya pada tahap tanggap darurat. Kita juga harus mempersiapkan langkah-langkah pemulihan pascabencana secara terencana, terpadu, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya dalam kegiatan sosialisasi sekaligus pembentukan Tim JITUPASNA dan R3P Kabupaten Bulungan, Kamis (19/11/2026).

Widi menjelaskan, JITUPASNA menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi dan menghitung tingkat kerusakan, kerugian, dampak ekonomi dan sosial, serta kebutuhan pemulihan setelah terjadinya bencana.

Hasil pengkajian tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan dokumen R3P yang memuat program, kegiatan, kebutuhan anggaran, serta pembagian peran masing-masing perangkat daerah dalam proses pemulihan pascabencana.

Ia menegaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD. Namun, diperlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

“Keberhasilan pelaksanaan JITUPASNA dan penyusunan R3P sangat bergantung pada kerja sama, keterlibatan, dan komitmen seluruh pihak,” tegasnya.

Karena itu, melalui kegiatan tersebut, BPBD Bulungan mendorong terbentuknya Tim Teknis JITUPASNA dan R3P yang melibatkan lintas perangkat daerah. Termasuk memperkuat koordinasi dalam pengumpulan data kerusakan, kerugian, serta kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Widi juga menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah harus jelas agar proses pengkajian hingga penyusunan dokumen R3P berjalan efektif.

Baca juga  Bupati Bulungan Pimpin Apel Haornas, Momentum Gelorakan Semangat Berolahraga

Dalam pelaksanaannya, BPBD Bulungan turut meminta dukungan BPBD Provinsi Kalimantan Utara, khususnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, untuk memberikan arahan, pendampingan, serta penjelasan teknis terkait tahapan pelaksanaan JITUPASNA dan penyusunan R3P.

“Harapannya, apabila terjadi bencana, pemerintah daerah sudah memiliki perencanaan pemulihan yang jelas, terarah, dan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat terdampak,” pungkasnya.

Melalui pembentukan tim tersebut, Pemkab Bulungan diharapkan memiliki mekanisme perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih terukur, sehingga proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (redaksi)

Baca Juga