Banner Header

Enam Tenant Bergabung di MPP Bulungan, Syarwani Dorong Pelayanan Publik Makin Terintegrasi

redaksi

BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terus memperkuat kemudahan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Terbaru, enam tenant dari instansi pemerintah, kementerian, lembaga, dan perbankan menjalin kerja sama untuk memperluas akses pelayanan masyarakat dalam satu tempat.

Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan penambahan dan perpanjangan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Enam tenant yang terlibat di antaranya Bank Kaltimtara, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama, BPOM, Bank Mandiri, serta BPJS.

“Tentu ini sangat luar biasa. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bergabung dan mendukung keberadaan MPP Bulungan. Ini merupakan bentuk pelayanan yang harus kita hadirkan untuk memudahkan akses masyarakat ketika membutuhkan berbagai jenis pelayanan,” ujar Syarwani.

Baca juga  Debat Publik Pilkada Bulungan Berlangsung Dua Kali

Menurutnya, keberadaan tenant dalam satu lokasi menjadi solusi untuk mengurangi kendala masyarakat yang selama ini harus mendatangi sejumlah kantor berbeda untuk mengurus kebutuhan administrasi maupun pelayanan lainnya.

Dengan sistem pelayanan terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengakses layanan dari berbagai instansi.

Syarwani menjelaskan, MPP Bulungan telah beroperasi sejak 2024 dan diresmikan langsung oleh Wakil Presiden saat itu. Pemkab Bulungan pun terus mendorong penambahan tenant, baik dari perangkat daerah maupun kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelayanan publik.

“Kami berharap dan terus mendorong agar tenant yang berasal dari internal pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pelayanan publik bisa bersama-sama hadir di MPP DPMPTSP Bulungan,” jelasnya.

Baca juga  Bupati Bulungan Harap Peran Kosgoro 1957 Wujudkan Pengabdian, Kerakyatan, dan Solidaritas

Ia menambahkan, integrasi pelayanan juga memungkinkan koordinasi antarinstansi dilakukan lebih cepat apabila masyarakat menghadapi kendala dalam pengurusan administrasi maupun perizinan.

Bahkan, sejumlah kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dapat difasilitasi melalui tenant Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang tersedia di MPP, sehingga masyarakat tidak harus selalu mendatangi kantor dinas terkait.

“Ketika ada kendala dalam proses perizinan, kita bisa melakukan koordinasi langsung di satu tempat. Begitu juga kebutuhan yang berkaitan dengan kependudukan, masyarakat tidak mesti harus ke Dukcapil karena sudah ada tenant di MPP tersebut,” katanya.

Baca juga  Polresta Bulungan Gagalkan Penyelundupan Sabu 3 Kg di Jalan Jambu

Di sisi lain, Pemkab Bulungan juga mulai menyosialisasikan penyesuaian regulasi perizinan berusaha melalui Forum Konsultasi Publik. Hal ini menyusul diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 yang mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Syarwani menyebut, perubahan regulasi tersebut perlu dipahami bersama oleh seluruh pihak, terutama instansi penyelenggara pelayanan dan pelaku usaha, agar pelaksanaan perizinan dapat berjalan sesuai ketentuan terbaru.

“Melalui forum konsultasi publik ini juga menjadi bagian dari sosialisasi PP Nomor 28 Tahun 2025. Tentu ada sejumlah ketentuan yang berbeda seiring telah dicabutnya PP Nomor 5 Tahun 2021. Karena itu, kita harus menggunakan pedoman sesuai dengan amanat PP Nomor 28 Tahun 2025,” pungkasnya. (redaksi)

Baca Juga