BULUNGAN – Sebanyak 261 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, mendapat perpanjangan Surat Keputusan (SK) terhitung mulai 1 Oktober 2026.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan, Nurdiana, mengatakan masa perpanjangan PPPK paruh waktu berlaku selama satu tahun.
“Untuk PPPK paruh waktu tetap satu tahun,” ujarNurdiana.
Sementara itu, nasib PPPK penuh waktu masih menunggu proses evaluasi. Menurut Nurdiana, perpanjangan kontrak bagi PPPK penuh waktu paling cepat dilakukan pada April 2027, dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan disiplin aparatur sipil negara (ASN).
“Tidak semua PPPK otomatis diperpanjang. Itu dilihat dari kinerja dan disiplin yang bersangkutan,” katanya.
Nurdiana menegaskan PPPK merupakan bagian dari ASN sehingga memiliki mekanisme penilaian kinerja dan disiplin. Karena itu, pemerintah daerah akan mengevaluasi seluruh PPPK sebelum mengambil keputusan terkait masa kontrak berikutnya.
Untuk pengangkatan PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nurdiana mengatakan hingga kini belum ada aturan resmi yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah.
Wacana pengalihan status ke pusat bagi tenaga guru juga masih sebatas pembahasan pemerintah pusat.
“Kalau aturannya ke daerah belum turun sampai sekarang,” ucapnya.
Sementara untuk 261 PPPK paruh waktu, pemerintah daerah masih melakukan evaluasi terkait kemungkinan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai waktu maupun mekanisme pengangkatan tersebut.
Nurdiana meminta seluruh PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, tidak mengendurkan kinerja. Evaluasi, kata dia, masih terus berjalan.
“Harapan kami seluruh ASN, khususnya PPPK paruh waktu, tetap berkinerja dengan baik dan memberikan kontribusi terbaik untuk Kabupaten Bulungan. Semuanya masih dalam tahap evaluasi,” harapnya. (DKIP-Bulungan)
