TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat prestasi membanggakan dengan menempati peringkat pertama sebagai provinsi paling harmonis di Indonesia berdasarkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2025 yang dirilis Kementerian Agama. Kaltara meraih skor 87,23, menggeser Nusa Tenggara Timur (NTT) yang selama tiga tahun sebelumnya berada di posisi teratas, Kamis (6/8).
Pencapaian tersebut menunjukkan meningkatnya kualitas kerukunan antar umat beragama di Kaltara. Dalam daftar nasional, Kaltara berada di atas Sulawesi Tenggara dengan skor 86,52 dan Kepulauan Bangka Belitung yang memperoleh skor 85,41.
Tren positif ini juga terlihat dari peningkatan skor IKUB Kaltara dalam lima tahun terakhir. Pada 2021, skor Kaltara tercatat 75,63, kemudian meningkat menjadi 78,55 pada 2022, 78,64 pada 2023, 78,94 pada 2024, hingga melonjak menjadi 87,23 pada 2025. Selama periode tersebut, nilai IKUB Kaltara juga konsisten berada di atas rata-rata nasional yang pada 2025 berada di angka 77,89.
IKUB mengukur tingkat kerukunan masyarakat berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama atau kebersamaan antarumat beragama. Dari ketiga indikator tersebut, dimensi toleransi menjadi kekuatan utama Kaltara dengan skor mencapai 93,38. Sementara dimensi kebersamaan memperoleh skor 84,43, dan dimensi kesetaraan mencapai 83,88.
Capaian ini mencerminkan tingginya penerimaan masyarakat terhadap keberagaman agama dan kepercayaan, serta kuatnya sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari.
Keberhasilan tersebut juga didukung kondisi masyarakat Kaltara yang majemuk. Berdasarkan data kependudukan, komposisi penduduk Kaltara terdiri atas 73,3 persen pemeluk Islam, 19,4 persen Protestan, 6,7 persen Katolik, dan 0,6 persen agama lainnya. Keberagaman tersebut menjadi modal sosial yang memperkuat kehidupan yang damai, saling menghargai, dan harmonis.
Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus menjaga kerukunan antar umat beragama melalui penguatan nilai toleransi, kesetaraan dan kebersamaan sebagai fondasi pembangunan daerah. (dkisp)
