TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur melalui Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX Kelas Provinsi Kaltara Tahun 2026 yang resmi dibuka di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Senin (20/7).
Pelatihan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., mewakili Gubernur Kaltara.
Sekprov Denny menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang telah mendapat kesempatan mengikuti pelatihan kepemimpinan tersebut. Ia menegaskan bahwa PKA merupakan pelatihan struktural yang wajib diikuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan maupun telah menduduki jabatan administrator atau eselon III.
“Pelatihan ini bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif, tetapi memiliki makna strategis dalam membentuk pemimpin birokrasi yang adaptif, visioner, dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.
Menurutnya, pejabat administrator sebagai middle manager merupakan mesin penggerak utama organisasi yang menjembatani visi strategis pimpinan dengan implementasi nyata di lapangan.
Denny juga menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia, ASN tidak berhenti pada PKA. Aparatus Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan dapat melanjutkan ke jenjang Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, tetapi harus memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tidak hanya pejabat administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama dapat mengikuti PKN Tingkat I sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkup ASN,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan para administrator dalam mengelola organisasi, menggerakkan sumber daya, dan memastikan program berjalan efektif.
“Pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berbasis digital bukan lagi pilihan, tetapi keharusan,” katanya.
Karena itu, Denny meminta para peserta menjadikan pelatihan ini sebagai momentum untuk menjadi pemimpin transformasi digital di unit kerja masing-masing.
“Administrator tidak boleh menjadi penghambat perubahan, tetapi harus menjadi penggerak inovasi, mampu mengambil keputusan yang adaptif, dan menjadi teladan dalam membangun budaya kerja modern yang berorientasi pada hasil,” tegasnya.
PKA Angkatan IX diikuti 40 peserta, terdiri dari 39 pejabat administrator di lingkungan Pemprov Kaltara dan 1 pejabat administrator dari Kejaksaan Tinggi Kaltara.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltara Bangkit Sormin, S.H., M.H., dan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara Sipta Meylina, S.Psi., M.M., serta kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltara. (dkisp)
