TANA TIDUNG – Musyawarah Daerah (MUSDA) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tana Tidung dengan tema “Melalui musyawarah daerah persatuan perangkat desa Indonesia PPDI Kabupaten Tana Tidung kita wujudkan perangkat desa yang memiliki semangat gotong royong semangat persatuan berintegritas dan profesional” berlangsung di Pendopo Djaparuddin pada Kamis, 11/12/2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Tana Tidung, Ketua TP- PKK Kabupaten Tana Tidung, Asisten II, Kadis PMD, Camat dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Tana Tidung, serta pendamping Desa.
Sebelum membuka kegiatan tersebut Bupati Tana Tidung memberikan arahan bahwa perangkat desa memiliki peran yang sangat vital sebagai ujung tombak pemerintahan dan pelayanan publik. keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja pemerintahan desa dalam mengimplementasikan kebijakan secara tepat dan konsisten.
Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali mengatakan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung arah kebijakan pemerintah di tingkat Desa difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan desa yang baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa serta percepatan pembangunan yang berbasis potensi dan kearifan lokal.
Desa diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan mengoptimalkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM dan Badan Isaha Milik Desa sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mewujudkan kemandirian desa secara bertahap dan berkelanjutan.
“Melalui musyawarah persatuan perangkat desa Indonesia ini saya berharap terbangun komitmen bersama untuk memperkuat sinergi menjaga integritas serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan tugas”, ucap Bupati.
Selanjutnya beliau juga menyampaikan agar pemerintah desa berperan aktif dalam mendukung program pencegahan dan penanganan stunting melalui penguatan Posyandu, peningkatan edukasi gizi masyarakat, pemantauan kesehatan ibu dan anak serta pemanfaatan dana Desa secara tepat sasaran.
“Untuk mendukung upaya tersebut penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif seluruh perangkat desa,” ucapnya.
Selain itu diharapkan pemerintah Desa mendorong percepatan digitalisasi desa sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah Desa, pelayanan masyarakat , serta pengelolaan keuangan Desa diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transparansi dan akuntabilitas. (*/red)
