TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat adat Dayak terkait tradisi pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian dan berladang. Hal itu disampaikan Gubernur saat menemui peserta aksi unjuk rasa, Senin (16/11/2026).
Menurut Zainal, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dalam skala terbatas telah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat adat. Tradisi tersebut sudah berlangsung sejak lama dengan tetap memperhatikan batas-batas area pembakaran agar api tidak merambat ke lahan lain.
“Kita mendukung apa yang menjadi aksi daripada saudara-saudara kita lembaga-lembaga adat yang ada di Kalimantan Utara ini. Karena kita tahu bahwa adat ini sudah ada sejak mereka belum lahir, bahkan sebelum mereka lahir adat ini sudah ada,” ujar Gubernurl.
Ia menjelaskan, masyarakat adat selama ini memiliki kearifan lokal dalam melakukan pembukaan lahan. Pembakaran dilakukan secara terkendali pada area yang akan ditanami dan masyarakat turut menjaga agar api tidak meluas.
“Masalah pembukaan lahan yang dilakukan oleh saudara kita ini, ya itu sudah menjadi tradisi. Dan tidak pernah kita dengar mereka membakar lahan dua hektare itu sampai terjadi kebakaran besar. Mereka selalu menjaga, selalu memberikan batas sehingga api itu tidak menjalar ke mana-mana, cukup di areal yang ingin mereka tanami,” jelasnya.
Zainal menegaskan, pemerintah provinsi mendukung aspirasi masyarakat adat Dayak untuk memperjuangkan usulan-usulan yang berkaitan dengan perlindungan hak dan tradisi masyarakat adat di Kaltara.
Terkait penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa, ia juga mengapresiasi masyarakat adat yang telah menyampaikan tuntutan secara tertib dan damai. Ia berharap setiap penyampaian aspirasi dapat terus berlangsung dalam suasana aman, sejuk, dan tidak mengganggu ketertiban umum.
“Saya berpesan supaya setiap penyampaian aspirasi seperti yang dilaksanakan hari ini tertib, aman, sejuk, nyaman. Kita rasakan bersama pagi hari ini mereka unjuk rasa tidak ada melakukan hal-hal yang anarkis, tidak tertib, kemudian juga membuat lalu lintas macet, tidak ada,” harapnya.
Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat adat yang telah menjaga situasi tetap kondusif sehingga dirinya bersama Wakil Gubernur dapat turun langsung menemui massa aksi.
Sementara itu, terkait praktik pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja hingga berpotensi menimbulkan kebakaran, Zainal menegaskan penanganannya tetap diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH).
“Kalau ada oknum tertentu, kan ada APH. Kita serahkan ke Polres, kita serahkan ke Polda. Sudah ada beberapa perkara yang diproses oleh Polda mengenai membakar, bukan kebakar, mereka sengaja untuk melakukan pembakaran,” tegasnya.
Menanggapi persoalan gugatan yang diajukan Bima ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan memicu reaksi masyarakat adat, Zainal menyatakan Pemprov Kaltara akan berupaya menghubungi yang bersangkutan agar mempertimbangkan pencabutan gugatan tersebut.
“Kita nanti minta kepada Ananda Bima ini untuk mencabutlah. Untuk segera mencabut gugatan mereka di MK sehingga masalah ini tidak berlanjut,” ucapnya.
Ia berharap upaya tersebut dapat dilakukan secepatnya agar persoalan tidak semakin berkembang dan menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Mudah-mudahan secepatnya. Kita akan berupaya menghubungi yang bersangkutan untuk tidak meneruskan masalah ini, harapnya. (red/adv)




