Banner Header

Pemprov Kaltara dan Kejati Teken MoU, Perkuat Kerja Sama di Bidang Hukum

redaksi

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltara melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

Kerja sama ini diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memastikan setiap program pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, mengatakan kerja sama tersebut bukan sekadar penandatanganan dokumen, melainkan bentuk komitmen kedua lembaga untuk saling mendukung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Ia pun meminta seluruh pimpinan perangkat daerah agar tidak ragu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kejaksaan sejak awal ketika menghadapi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Saya ingin para pimpinan perangkat daerah merasa tenang dan percaya diri dalam bekerja, sebab ada sahabat yang siap mendampingi kita. Bekerjalah dengan jujur, cermat dan berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat. Jangan ragu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kejaksaan sejak awal,” kata Zainal.

Baca juga  Seleksi Paskibraka Kaltara 2026 Dimulai, Wagub Minta Peserta Tunjukkan Kemampuan Terbaik

Menurutnya, pendampingan hukum sejak dini sangat penting agar pelaksanaan program pemerintah lebih tertib, terarah, serta terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari.

Zainal juga mengingatkan agar kesepakatan tersebut tidak berhenti sebatas seremoni penandatanganan. Seluruh perangkat daerah diminta menindaklanjuti kerja sama secara konkret dan bertanggung jawab.

“Setiap permohonan hendaknya disampaikan dengan jelas dan lengkap, dan setiap pendampingan disambut dengan sikap terbuka. Mari kita buktikan bahwa kerja sama ini hadir dalam kinerja nyata, bukan sekadar seremoni,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejati Kaltara, Yudi Indra Gunawan, menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama mencakup empat poin utama.

Baca juga  Sekprov Buka Rakerda Pramuka 2026, Bahas Kesiapan Tuan Rumah PWN

Pertama, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam penanganan masalah hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Kedua, penerangan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta aparatur pemerintah. Ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, workshop, seminar, sosialisasi, serta pemanfaatan narasumber.

Keempat, berbagai kegiatan lain yang disepakati bersama sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yudi berharap Pemprov Kaltara dapat memanfaatkan secara optimal peran kejaksaan, khususnya melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), dalam memberikan pendampingan maupun bantuan hukum.

Baca juga  Apresiasi Polri, Ketua Komisi III DPRD Kaltara: Penangkapan Oknum Polisi Bukti Komitmen Bersih-Bersih Narkoba

“Kami mengharapkan Pemprov dapat memanfaatkan peran kejaksaan, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam pendampingan dan pemberian bantuan hukum,” ungkap Yudi.

Ia menambahkan, kerja sama yang berlaku selama dua tahun tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama (PKS) teknis di tingkat perangkat daerah dan masing-masing unit kerja.

Dengan demikian, pelaksanaan kerja sama tidak hanya berlangsung di tingkat provinsi, tetapi juga dapat menjangkau perangkat daerah hingga desa dan kelurahan sesuai kebutuhan.

Yudi berharap sinergi antara Kejati dan Pemprov Kaltara dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, menciptakan kepastian hukum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara. (red/adv)

Baca Juga