Banner Header

409 PPPK Paruh Waktu Pemprov Kaltara Diusulkan Perpanjangan Kontrak, BKD Ajukan Pertek ke BKN

redaksi

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan perpanjangan masa kerja 409 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Usulan tersebut diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui penerbitan pertimbangan teknis (Pertek).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa, mengatakan perpanjangan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan status kepegawaian PPPK Paruh Waktu yang masa kerjanya berakhir pada November 2026.

Menurutnya, untuk sementara perpanjangan tetap menggunakan status PPPK Paruh Waktu. Sementara itu, peluang perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu masih menunggu perkembangan kebijakan pemerintah pusat pada 2027.

Baca juga  Minta Kepala Perangkat Daerah Berikan Manfaat Bagi Masyarakat

“Ini sementara kita usulkan Pertek-nya ke BKN untuk perpanjangan. Tapi tetap perpanjangannya masih status paruh waktu,” ujarnya, Senin (16/11/2027).

Ia menjelaskan, setelah memasuki Januari 2027, Pemprov Kaltara akan kembali melihat perkembangan regulasi dari pemerintah pusat, termasuk kebijakan terkait status kepegawaian PPPK Penuh Waktu maupun Paruh Waktu.

“Nanti dalam perjalanan 2027 Januari, kita lihat lagi perkembangan regulasi dari pemerintah pusat seperti apa. Nanti kita akan menyesuaikan lagi dengan itu, supaya tidak ada putus untaiannya,” jelasnya.

Andi menyebutkan, dari total 409 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Kaltara, berdasarkan evaluasi terakhir terdapat sembilan orang yang masih bermasalah secara administrasi atau persyaratan.

Baca juga  Kapolda Kaltara Terima Kunjungan Silaturahmi Kajati Kaltara

Dari jumlah tersebut, lima orang diketahui telah mengundurkan diri. Sementara empat lainnya masih dalam proses verifikasi ulang oleh BKD Kaltara.

“Ada sembilan yang problem. Ada lima kalau tidak salah yang sudah mengundurkan diri. Yang empatnya ini masih sementara kami verifikasi lagi,” bebernya.

Meski demikian, ia memastikan sebagian besar PPPK Paruh Waktu lainnya telah memenuhi persyaratan dan dinilai aman untuk melanjutkan proses perpanjangan.

Baca juga  Gubernur Tetapkan UMP Kaltara 2026 Jadi Rp3,7 Juta

Di sisi lain, terkait rencana pembukaan formasi CPNS maupun kebutuhan ASN pada 2027, Andi mengatakan Pemprov Kaltara belum mengajukan usulan formasi. Saat ini, pemerintah daerah masih melakukan evaluasi, terutama berkaitan dengan belanja pegawai yang berada di kisaran 36 persen.

Menurutnya, pengajuan formasi baru juga harus mempertimbangkan sejumlah variabel yang menjadi bahan evaluasi Kementerian PAN-RB.

“Kalau kebutuhan, kita masih banyak sebenarnya dari sisi analisis jabatan. Cuma ada variabel lain yang memengaruhi dan itu juga diperhitungkan,” pungkasnya. (red/adv)

Baca Juga