TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) belum mengusulkan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun ini. Salah satu pertimbangannya, persentase belanja pegawai di lingkungan Pemprov Kaltara masih mencapai 36 persen atau melampaui batas maksimal yang ditetapkan pemerintah sebesar 30 persen.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa, mengatakan saat ini pemerintah daerah masih melakukan evaluasi terhadap kondisi belanja pegawai serta kebijakan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, persentase belanja pegawai menjadi salah satu variabel yang turut dipertimbangkan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dalam mengevaluasi usulan kebutuhan formasi CPNS.
“Untuk saat ini Kaltara belum mengajukan. Kita masih mengevaluasi, belanja pegawai kita masih 36 persen. Itu menjadi salah satu bahan evaluasi dari KemenPAN-RB,” ujar Andi Amriampa, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, Andi mengungkapkan kebutuhan ASN di lingkungan Pemprov Kaltara sebenarnya masih cukup besar jika dilihat berdasarkan analisis jabatan (Anjab). Namun, kebutuhan tersebut tidak serta-merta dapat diusulkan karena terdapat sejumlah variabel lain yang harus menjadi pertimbangan.
Ia juga menyebutkan, pemerintah daerah masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat terkait mekanisme penerimaan ASN ke depan, termasuk kemungkinan pelaksanaan seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
“Kebutuhan kita sebenarnya masih banyak kalau dari sisi analisis jabatan. Cuma ada variabel lain yang memengaruhi dan itu menjadi bahan pertimbangan,” jelasnya.
Selain persoalan usulan CPNS, BKD Kaltara juga tengah memproses perpanjangan masa kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pasalnya, masa kerja PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Kaltara berakhir pada November 2026.
Andi mengatakan, pihaknya telah mengusulkan penerbitan pertimbangan teknis (pertek) kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperpanjang masa kerja PPPK paruh waktu selama satu tahun.
Langkah tersebut dilakukan agar tidak terjadi kekosongan atau terputusnya masa kerja para pegawai, sembari menunggu perkembangan kebijakan pemerintah pusat pada 2027.
“Untuk paruh waktu kita di Kaltara, itu berakhir bulan ini. Sekarang kita usulkan perteknya ke BKN untuk perpanjangan. Perpanjangannya masih satu tahun,” tutupnya. (redaksi)
