TANJUNG SELOR – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggalang dana kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dari hasil penggalangan dana yang dilakukan bersama PMI kabupaten/kota di Kaltara, terkumpul donasi sebesar Rp87.506.700.
Ketua PMI Kaltara, Risdianto, mengatakan penggalangan dana tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.
“Ya, kapasitas PMI Kabupaten/Kota dan Provinsi yang diwakili oleh PMI Provinsi Kalimantan Utara, kita menginstruksikan kepada PMI Kabupaten/Kota untuk menggalang dana kemanusiaan, khususnya untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang saat itu menghadapi gempa yang ada di Sukabumi, yang ada di NTT,” ujar Risdianto, Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, dana yang berhasil dihimpun tersebut akan disalurkan kepada tiga kabupaten terdampak di NTT, yakni Kabupaten Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Timur.
Risdianto mengungkapkan, PMI Kaltara telah membangun komunikasi dengan pemerintah daerah maupun PMI di tiga wilayah tersebut. Bantuan akan disalurkan melalui PMI kabupaten setempat.
“Uang yang saat ini kami sudah membangun komunikasi dengan tiga kabupaten terdampak, melalui pemerintah daerah maupun juga PMI, dan kita akan menyalurkan pada hari ini khususnya kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Timur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penggunaan dana donasi nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak di masing-masing daerah. PMI bersama pemerintah daerah akan menentukan strategi penanganan yang dianggap paling tepat.
“Jadi, dana donasi ini tergantung nanti. Tentu di sana, pemerintah daerah maupun juga PMI berkolaborasi. Tentu harus ada strategi-strategi penanganannya,” jelas Risdianto.
Menurut dia, bantuan tersebut tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan. Dana dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sesuai kondisi di lapangan, mulai dari dukungan infrastruktur, sosial kemasyarakatan, hingga pengobatan.
“Apakah menyangkut tentang infrastruktur atau sosial kemasyarakatannya, atau dalam bentuk pengobatan dan sebagainya. Itu nanti tergantung mereka di sana pemanfaatannya,” katanya.
Risdianto menegaskan, pengelolaan dana donasi tetap harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. PMI, kata dia, akan mempublikasikan secara resmi penggunaan dana yang dihimpun dari masyarakat.
“Dan tentu juga dananya kan harus dipertanggungjawabkan. PMI sejalan dengan misi kemanusiaan selalu menggalang dana, termasuk donasi. Nah, itu kami selalu publish secara resmi untuk pertanggungjawaban,” tegasnya. (redaksi)
