Banner Header

Relokasi Warga Alternatif Atasi Banjir Kiriman Dari Malaysia

redaksi

Penampakan dari udara bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Malianu tahun 2023.
Penampakan dari udara bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Malianu tahun 2023.

TANJUNG SELOR – Bencana banjir kerap melanda Kalimantan Utara terutama wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan secara berulang-ulang setiap tahunnya. Penyebabnya selain karena intensitas hujan yang tinggi wilayah setempat, juga karena banjir kiriman negara tetangga Malaysia.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan berkaitan dengan hal itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah negara Malaysia. Hanya saja BNPB tidak bisa melakukan intervensi lebih jauh terkait persoalan banjir di negara Jiran.

“Ya kalau dengan negara lain pasti kita koordinasi kedalam. Tapi apakah dengan adanya dari Malaysia seperti sungainya kan Hulunya di Malaysia terus larinya ke Indonesia. Untuk kebijakan di Malaysia secara detail kita tidak bisa mencampuri urusan negara lain tapi paling di wilayah Indonesia,” ujarnya kepada Kaltara News saat berkunjung ke Kaltara beberapa waktu lalu.

Baca juga  Petugas KPPS Lakukan Pergeseran Logistik

Pihaknya lebih fokus melakukan penanganan bencana banjir yang terjadi di wilayah Indonesia terutama Malinau dan Nunukan. Menurutnya salah satu solusi untuk mengatasi persoalan itu adalah melakukan relokasi terhadap pemukiman warga yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai.

“Kembali lagi ke tadi apakah relokasi masyarakatnya, apakah di perdalam sungainya kita menunggu. Karena kan yang paling paham daerah kan pemda. Tapi sekarang pemerintah daerah juga sedang menyiapkan perencanaan secara konferehensif dan saya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Nunukan,” bebernya.

Lebih lanjut Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan pihaknya baru bisa melakukan relokasi apabila ada usulan dari pemerintah daerah setempat. Dengan ketentuan warga bersedia di relokasi dan tempatnya lebih aman dari tempat sebelumnya.

Baca juga  BNPB Bersama Pemda Gelar Rakor Kesiapsiagaan Bencana

“Pemerintah daerah karena biar bagaimanapun yang paling paham pemerintah daerah. Kalau memang nanti perlu relokasi karena di situ tidak memungkinkan, bupati memutuskan masyarakat juga setuju pindah. Dicarikan pindah ke tempat yang layak, nanti pemerintah pusat akan membantu pembangunan,” terangnya.

“Tapi untuk sekarang menentukankan belum ada bencananya terjadi. Jadi kita dalam tahap meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan,” tutupnya. (redaksi)

Baca Juga