Hutan Kian Tipis, Imbas Penerbitan Perizinan Amburadul

NUNUKAN - Dugaan pelanggaran pidana kehutanan yang dilakukan PT Sebakis Inti Lestari (SIL) hingga kini masih terus berpolemik. Pasalnya, pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan melakukan penebangan kayu dalam hutan seluas 7.707 hektar ini tanpa mengantongi Ijin Pelepasan Kawasan (IPK).

Dari investigasi ICW dan penelusuran sejumlah LSM di Kaltara, PT SIL ini  telah membuka lahan dalam kawasan budidaya kehutanan atau hutan produksi. Bahkan, perusahan raksasa yang berada di Kecamatan Sebuku ini juga membuka lahan di luar izin lokasi seluas 187 hektare.

Selain tak mengantongi IPK, pembukaan lahan oleh perusahan itu diduga unprosedural yakni tanpa melakukan pelepasan kawasan. Padahal perkebunan ini sudah diterbitkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP). Kok bisa ya?

Dalam penerbitan IUP ini melalui Keputusan Bupati Nunukan Nomor 447 tahun 2005 tentang Pemberian IUP kepada PT SIL  di dalam kawasan budidaya kehutanan atau hutan produksi, tanpa didahului pelepasan kawasan hutan sebagaimana diatur pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan.

Menanggapi persoalan itu, Kepala Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Nunukan, Juni Mardiansyah mengatakan, permasalahan PT. SIL ini hampir sama penyelesaian dengan PT. SIP. Dimana perusahan ini juga terlibat tumpang tindih lahan dengan PT. Adindo Hutani Lestasi.

PT SIL dan SIP setelah ditolak gugatan tukar menukar kawasan, mereka mengajukan gugatan TUN OP. TMKH. Ini jelaskan pada tanggal  2 Desember 2013, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT SIL dan mewajibkan pencabutan Surat Nomor S.164Menhut-Vll/KUH/2013, tertanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Perihal Tanggapan Atas Tindaklanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan atas areal seluas 7. 707 Hektar. Selanjutnya Menteri Kehutanan diwajibkan memproses permohonan tukar menukar kawasan hutan sesuai surat PT SIL Nomor O36/SIL/TL/AR/IX/2011 tertanggal 12 September 2011.

Kemudian, tanggal 12 Juni 2014, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menguatkan Putusan PTUN Jakarta. Setelah itu, tanggal 23 Februari 2015, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PT Adindo Hutan Lestari dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang menguatkan Putusan PTUN Jakarta. Dan terakhir, tanggal 9 Maret 2017, Mahkamah Agung mengabulkan pemohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan PT SIL dan membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung.  

"Jadi proses akhir SIL dan SIP berdasarkan putusan PK itu dilaksanakan atau diperintah tukar menukar kawasan. Mereka kan lagi proses tukar menukar kawasan atas putusan PK. Tukar menukar kan prinsip begini lahan yang sudah ditanami kan statusnya hutan. Nanti ditukar dan menjadi areal penggunaan lain (APL). Nanti areal APL akan dijadikan kawasan hutan dengan perbandingan satu banding satu. Dan Pemda juga telah mengajukan ke Kementerian bahwa lahan untuk tukar menukar ini sudah disiapkan," ungkapnya.

Sebelum mendapatkan (IUP), diketahui izin kepada PT SIL berada di areal izin HPHTI PT Adindo Hutan Lestari. Hal itu dikeketahui dari surat Bupati Nunukan kepada Menteri Kehutanan RI di Jakarta. Bupati Nunukan meminta dilakukan enclave atas IUP PT. SIL yang diterbitkan di atas lahan HPH TI PT Adindo Hutani Lestari seluas 800. 0000 hektar. Permintaan itu melalui surat Bupatl Nunukan Nomor 500/93/Eka-Proda/IIl/2004, perihal Tumpang Tinduh Areal Diatas Kawasan PT Adindo Hutani Lestari, tertanggal 26 Maret 2004.

Sehingga IUP  dipastikan berada di dalam kawasan budidaya kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 024/Kpts/Um/l/1983 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 21.144.000 hektar. Kemudian juga  berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tijgkat I Kalimantan Timur. Serta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 88/Kpts-ll/1996 tanggal 12 Maret 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industn atas Areal Hutan seluas 1: 201.821 hektar yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Adindo Hutani Lestari.

IUP ini dipastikan berada di dalam kawasan budidaya kehutanan berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 050/K.443/1999 tertanggal 1 Nopember 1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi antara RTRWP dengan TGHK Propinsi Kalimantan Timur. Bahkan,  berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-lll/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Propinsi Kaltim seluas 14.651.553 Ha.

Kemudian, IUP ini juga dipastikan berada di dalam kawasan budidaya kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 253/Kpts-ll/2000 tertanggal 22 Agustus 2000 tentang Penetapan Kawasan Hutan Seluas 208.403,54 hektar yang terdiri dari kelompok hutan hulu S Sembakung S Sebakis seluas 78.543,60 hektar, kelompok hutan hilir S Sembakung Hulu S Sembakung seluas 40.092,40 hektar, kelompok hutan S Sesayap. Betayau seluas 82.973,00 hektar dan kelompok hutan S Bengara seluas 6.794,54 hektar yang terletak di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan produksi.

Tumpang tindih di dalam kawasan hutan juga diketahui saat PT Adinda Hutani Lestari melalui surat kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, tertanggal 6 September 2006 menjelaskan hasil pertemuan dengan Bupati Nunukan takan tumpang tindih izin perkebunan di atas arela HPH TI PT Adindo Hutani Lestari

Tumpang tindih lahan di dalam kawasan hutan ini ditegaskan Bupati Nunukan dengan meminta semua perusahaan yang izinnya tumpang tindih dengan PT Adindo Hutan Lestari untuk tidak melakukan kegiatan apapun di lapangan sebelum ada keputusan lebih lanjut dari Menteri Kehutanan. Bupati Nunukan bersurat kepada sejumlah perusahaan termasuk PT SIL melalui surat Nomor 500/337/Ek-Proda/XIl/2006, perihal Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan Dengan HPHTI PT Adindo Hutani Lestari, tertanggal 15 Desember 2006.

Selanjutnya Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui surat Nomor S.750/ Menhut-VII/2006 merespon permohonan penyelesaian tumpang tindih areal perkebunan dengan HPHTI PT Adindo Hutani Lestari, tertanggal 12 Desember 2006.

Sementara itu, Kabag Ekonomi Pemkab Nunukan, Muktar mengatakan untuk putusan PK oleh PT. SIL ini sudah inkrah. "Jadi tindak lanjutnya kemudian  IUP PT Adindo diatasi lahan PT SIL itu sudah include dikeluarkan. Jadi ada 10 ribu lebih dikeluarkan. Artinya semua izin lokasinya yang ditanami sawit oleh SIL itu sudah dikeluarkan. Tinggal statusnya sekarang menjadi Hutan Produksi karena belum ditukar. Nanti dilahan yang sudah disiapkan itu nanti akan menjadi APL," bebernya.

Dia mengatakan, SIL mengugat kementerian kehutanan karena tidak mau memproses tukar menukar kawasan tersebut. "Kenapa dia tidak mau memproses ya kita tidak tahu juga. Karena yang kemarin tim Lindu kan adalah kementerian kehutanan. Pada saat selesai dan ajukan tukar menukar kawasan mereka tidak mau terima akhirnya kena gugat," tambahnya.

Berdasarkan informasi lahan pengganti yang disiapkan seluas 20.514,56 hektar di sekitar Sungai Sebuku dan 28.512,67 hektar di kawasan Tau Lumbis untuk untuk empat perkebunan termasuk PT Sebakis Inti Lestari yang izinnya diterbitkan di kawasan budidaya kehutanan. Untuk PT. SIL  dari areal seluas 7.672,26 hektar, seluas 7.658 Ha berada di dalam kawasan budidaya kehutanan.

Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada periode pertama dibentuk Kabupaten Nunukan, H Wahab juga ikut angkat bicara soal permasalahan izin perkebunan. Dia menduga tumpang tindih lahan perkebunan masih terjadi.

"Dulu saat saya masih menjabat ada aturan kebijaksanaan pemerintah tetapi sangat terbatas sekali. Jadi bupati itu hanya menerbitkan 100 hektar dan 100 meter kubik kayunya. Nah, kalau sekarang ini kan yang terjadi beribu ribu hektar. Karena dulu diambil alih pusat. Nah Pemda ini meminta kewenangan juga dan dikasihlah 100 hektar itu," pungkasnya.

Jika disandingkan dengan aturan yang berlaku dengan fakta yang ditemukan di lapangan, PT SIL diduga telah melanggar Pasal 60 ayat (3) huruf 3 Jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, karena telah melakukan kegiatan pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit tanpa memiliki IPK. Kegiatan untuk perkebunan kelapa sawit ini juga dilakukan sebelum adanya pelepasan kawasan hutan.

Seharusnya untuk melakukan penebangan di dalam kawasan hutan guna pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, PT Sebakis Inti Lestari harus mendapatkan lPK. Sementara untuk penerbitan IPK, ada sejumlah prosedur yang harus dilalui sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 538/1999 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang mensyaratkan |zin Pemanfaatan Kayu dapat diterbitkan setelah adanya keputusan menteri tentang pelepasan kawasan hutan.

Begitu juga bupati periode pertama diduga telah melakukan tindak pidana dengan melanggar ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan terkait pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Sebakis Inti Lestari

Dia menerbitkan IUP  melalui Keputusan Bupati Nunukan Nomor 447 tahun 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Sebakis Inti Lestari di dalam kawasan budidaya kehutanan atau hutan produksi, tanpa didahului pelepasan kawasan hutan sebagaimana diatur pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan.

Padahal sebelum menerbitkan IUP, Bupati Nunukan diduga mengetahui jika lokasi perkebunan berada di dalam kawasan hutan. Meskipun pihak perusahaan belum mengajukan pelepasan kawasan hutan, Bupati tetap menerbitkan lzin Usaha Perkebunan kepada PT SIL.(*)


Post Terkait

Comments